Sekurang-kurangnya berapa persen (%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diprioritaskan negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional?
Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Penjelasan tersebut terdapat dalam pasal .…
Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 selengkapnya berbunyi ….
Usul perubahan pasal-pasal Undang- Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh ….
Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usul perubahan pasalpasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul ….
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A ayat (1), Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan .…
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi ….
Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana kekuatan utama untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab ….
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut ….
Menurut Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: Ayat (1) berbunyi “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Ayat (2) berbunyi; “Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas .…
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
Komisi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas membahas Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah ….
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh .…
Pasal III Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal ….
Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, yang menjadi warga negara ialah ….
Perihal Warga Negara dan Penduduk, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) berbunyi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara”.
Berdasarkan soal tersebut di atas, usulan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden diajukan setelah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada ….
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah .…
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24A ayat (3), calon Hakim Agung diusulkan …. kepada ….
Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Calon hakim agung 42 diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.
Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas ….
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (3), apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka, langkah yang dilakukan pemerintah adalah ….
Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya …. dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden?
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden”.
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal ….
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali amandemen: a. Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 b. Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 c. Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 d. Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh ….
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anakanak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
Bunyi alinea ketiga Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ….
Bagikan hasil perolehan Anda:
0 Tanggapan pada "Soal UUD 1945"